TPPP Mayoritas Pengurus Parpol HMI Bekasi Laporkan Tri Adhianto Ke Ombudsman

1/18/23, 22:14 WIB Last Updated 2023-01-18T15:15:10Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



Aksaranews , Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi mengajukan Laporan Pengaduan Kebijakan Pemerintah kota Bekasi ke Ombudsman RI  (17/01/2023) bertempat di kantor Ombudsman RI  Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Syahriddin selaku sekertaris Umum HMI Cabang Bekasi bersama Puji Nugraha PTKP HMI Cabang Bekasi Mendatangi Kantor Ombudsman untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai tidak profesional.



“HMI Cabang Bekasi tetap berkomitmen untuk menjaga Kota Bekasi tetap profesional dalam setiap kebijakannya , dengan begitu setiap pos-pos jabatan yang diisi oleh unsur-unsur yang profesional juga, bukan malah dihuni oleh para pemangku kepentingan kelompok semata." ujar Syahriddin selaku Sekertaris Umum HMI Cabang Bekasi.


Selain itu Syahriddin selaku Sekretaris Umum HMI Cabang Bekasi memaparkan beberapa poin-poin penting dalam aduannya kepada Ombudsman sebagai berikut :


1. Bahwa, Tim Percepatan Pelayanan Publik (TP3) Pemerintah Daerah Bekasi Kota mayoritas diisi oleh Pengurus/Anggota Partai.

2. Bahwa, Tim Percepatan Pelayanan Publik (TP3) tidak sesuai Asas Pembentukkan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah yang seharusnya terdiri dari unsur-unsur Profesional sesuai dengan bidangnya.

3. Bahwa, HMI Bekasi mengajukkan kepada Ombudsman RI untuk meninjau dan menindaklanjuti Tim Percepatan Pelayanan Publik (TP3) Pemerintah Bekasi Kota sesuai dengan Asas-asas dalam menentukkan Tenaga Ahli sebagai Penyelengara Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan 10 Asas Menentukan Tenaga Ahli dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang termaktub dalam Pasal 58."Ungkapnya.


Perwakilan HMI Langsung diterima oleh 

Bapak Yeka Hendra Fatika selaku Komisioner Ombudsman RI


"Alhamdulillah kita langsung diterima oleh Komisioner Ombudsman RI, Insyaallah Laporan Pengaduan kita akan segera diproses sesuai dengan aturan Hukumnya" Tutup Syahriddin.

Komentar

Tampilkan