Masyarakat Minta Bupati Ketapang Bertindak Tegas #

1/22/23, 19:45 WIB Last Updated 2023-01-22T12:46:59Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini




Aksaranews.co.id , Ketapang Kalimantan barat -Adanya gonjang ganjing dipemberitaan selama ini bahwa Desa Danau Buntar seakan mati suri alias nyaris tidak ada aktivitas. Lalu kemudian dikait-kaitkan Kepala Desanya diduga menyalahgunakan Dana Desa atas temuan Audit Inspektorat senilai Rp.600jt pada tahun 2022 lalu.



Menurut Suryadi LSM Peduli Kayong, seharusnya Inspektorat transparan jangan ada yang ditutup tutupi.



“Inspektorat harus transparan dalam perkara ini, jangan ada yang terkesan ditutup-tutupi,” ucap Suryadi kepada media ini Minggu(22/01/2023).


“Sekiranyapun temuan atau kerugian negaranya dikembalikan Rp.600jt kepada Kas Negara apakah selesai begitu saja?Kami selaku social control pegiat anti korupsi untuk menyelamatkan keuangan negara meminta dengan tegas kepada Bapak Bupati, Inspektorat agar  mengambil tindakan. Bagaimana seorang Kades mengurus kepentingan administrasi warganya kalau kantor desa selalu tutup?” Imbuhnya.


Suryadi yang getol menyoroti prilaku oknum dan masalah korupsi itu menegaskan akan membawa kasus Danau Buntar ke Ranah Hukum.


Suryadi Ketua LSM Peduli Kayong


“Kami berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum atas perbuatannya walaupun infonya sudah dikembalikan kerugian negara, karena apa yang dilakukan Kades Danau Buntar sangat menciderai keadilan,” tegas Suryadi dengan nada geram.


Dilain pihak, Wito Koeswoyo Ketua Komcab LP-KPK Ketapang juga meminta pihak APH agar mengusut adanyaanya dugaan penyalahgunaan jabatan maupun kebijakan yang telah dilakukan oleh Kades Danau Buntar.


” Kami dari LP-KPK meminta APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan agar mengusut tuntas permasalahan di Desa Danau Buntar. Yang saya dengar dari informasi bahwa Inspektorat pada tahun lalu menemukan penyalahgunaan anggaran sebesar 600 juta rupiah pada tahun 2022, oleh karena itu hal ini jangan di diamkan, agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum,” tutur Wito.


Wito mensinyalir bahwa pemerintah desa Danau Buntar juga tidak ada laporan LPJ sejak tahun 2018.


” Kita juga dapat informasi bahwa dari tahun 2018 hingga 2022 Kades tidak ada laporan LPJ kepada Camat,” kata Wito.




Wito Koeswoyo Ketua Komcab LP-KPK Ketapang


Camat Kendawangan Eldy Yanto, S.Sos.,M.M, dikonfirmasi terkait tidak adanya LPJ membenarkan perihal tersebut.


“Memang benar, bukan hanya dari tahun 2018, tapi dari tahun tahun sebelumnya, tidak sada sama sekali sepucuk suratpun pun laporan  dari desa,” jelas Eldy via telepon WhatsApp, Minggu(22/01) siang.


Menurut Eldy tidak ada aktivitas yang real, dan ada temuan mark-up oleh inspektorat  dalam proyek Desa. Pihaknya sudah seringkali menegor namun tidak digubris.


” Ditemukan inspektorat kemaren ada yang dimark-up, yang kurang layak untuk diterima, belum lagi yang lain- lain yang tidak terbangun dan sebagainya, hingga 2022 belum ada pembangunan yang real. Kita sering menegor melalui surat agar segera menyelesaikan SPJ, namun tidak digubris,” terang Eldy.


Menurut info yang disampaikan Camat bahwa Pihak PMD juga sudah menyurati Kades Danau Buntar,itupun juga tidak digubris.


Lebih jauh Eldy menerangkan, bahwa pihak PMD Ketapang juga sudah menyurati Hindi selaku Kades Danau Buntar, namun hasilnya juga nihil.


“Dari PMD juga sudah menyurati Kades Danau Buntar, agar memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun lihat saja, kemaren Rabu tanggal 18 saat kami melakukan monitoring, tidak ada satupun perangkat desanya yang ada di tempat, dan dalam kantor tidak ada ditemukan sepucuk suratpun terkait laporan kegiatan, bahkan temuan-temuan dari inspektorat terkait APBDes dan hasil verifikasi dari kecamatan juga tak ada, tak tahu digelapkan kemana?? ini terindikasi penyalahgunaan,” lanjut Eldy.


Eldy juga menyebut, kalau Kades danau Buntar lebih banyak tinggal di Ketapang, dan tidak ada di desa tempat tugasnya.


” Dia (Kades) jarang di tempat, lebih banyak di Ketapang, dalam setahun hanya empat lima kali saja datang, saat hari besar,  pencairan dan pembayaran tunjangan perangkat desa selebihnya di Ketapang,”sebutnya.


“Dari sekian perangkat yang ada di Danau Buntar hanya Kasi Tapem yang standby di tempat dan melayani kami,  Untung saja ada pak Margono, kalau tidak saya juga tak tau harus mengarah kemana, karena tak tau arah tujuan, sedang Kades entah kemana,” pungkas Eldy.


sumber:Vr.Red.supli.

Komentar

Tampilkan