Apa Dengan BUMD Kabupaten Bekasi ?

9/13/22, 12:51 WIB Last Updated 2022-09-13T05:51:26Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini




aksaranews.co.id ,BEKASI ~ Carut marut pengelolaan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD-red) Kabupaten Bekasi, khususnya PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM-red) menuai banyak kritik dari berbagai pihak, terlebih perihal pengelolaan manajemen BBWM yang tiap tahunnya diduga selalu mengalami defisit. BBWM selaku Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi yang diduga tiap tahunnya selalu defisit namun hingga saat ini Direktur Utama (dirut-red) nya dipertahankan, dan penempatan struktural direksi BUMD tersebut diduga banyak menyalahi aturan perundang-undangan.


Hal tersebut membuat Ketua umum Aliansi Ormas Bekasi (AOB) H. Zaenal Abidin, SE mempertanyakan peran DPRD Kabupaten Bekasi tentang kondisi BUMD yang bergerak dibidang minyak dan gas tidak termonitor dengan baik, yang sekarang sedang viral di media online maupun cetak.


Bang Haji Zaenal mengatakan bahwa jabatan Direktur Utama BBWM telah berakhir pada bulan Juni 2022 lalu, akan tetapi pria yang akrab disapa Zaenal Kuncir tersebut merasa aneh kok tiba-tiba jabatan tersebut diperpanjang. Tutur Ketum AOB kepada awak media pada, Selasa (13/9/2022).


"Menurut saya ini adalah keputusan dan kebijakan yang aneh, tentunya ini ada yang bermain di belakangnya, sepertinya ada sutradara dibalik semua ini." Tegas Ketum AOB.


Ketum AOB menambahkan, "Diketahui bahwa Direktur Utama BBWM saat ini masih dijabat Oleh Prananto Sukodjatmoto, karena perpanjangan waktu bulan Juli 2022. Beberapa waktu lalu kami Aliansi Ormas Bekasi melayangkan surat untuk mendapatkan mengklarifikasi dengan dugaan proses pengisian jabatan penting ditubuh perusahaan milik daerah tersebut yang diduga kuat diisi oleh orang yang menjadi titipan seseorang.


Dan hingga berita ini diturunkan, pihak direksi seperti yang tidak mau mengeluarkan jawaban, hal tersebut jelas melanggar UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP-red), sebuah Badan Usaha Milik Pemerintah daerah (BUMD-red) harus menginformasikan kepada masyarakat, itulah pentingnya keterbukaan informasi publik. Terang Haji Zaenal.


Aliansi Ormas Bekasi sudah dua kali berkirim surat dengan tembusan Gubernur provinsi Jawa Barat dan Kemendagri, dalam surat tersebut kami mempertanyakan bagaimana tekhnis dan tata cara pengisian direksi PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM-red) dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur Opersional apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan PP No. tahun 2017 pasal 33, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 61, pasal 64, pasal 131 dan pasal 132 ? Serta Permendagri No. 37 tahun 2018 ?

akan tetapi semua tidak pernah ada balasan dari Direksi BBWM maupun dari Penjabat Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan. Dasar keingintahuan kami terkait hal tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP-red). Imbuh Haji Zaenal.


"Kenapa saya selaku masyarakat pembayar pajak bertanya saja tak dijawab, kan aneh ini BUMD kab Bekasi yang semua dana berasal dari APBD Kabupaten Bekasi." Pungkas Ketum AOB.

(CP/red)

Komentar

Tampilkan