Sumur bor siluman dikampung Kedung Ringin tidak bertuan

8/13/22, 17:16 WIB Last Updated 2022-08-13T10:16:45Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini





Aksaranews.co.id Kabupaten bekasi - Terkait pengadaan sumber air bersih yang diperuntukkan bagi warga Kampung Kedung Ringin RT 005/009 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, pelaksanaan pengeboran sumber mata air tidak sesuai ekspektasi pada umumnya. Pasalnya, banyak sekali pelanggaran dan kesalahan pemasangan tidak sesuai standar. Sabtu (13/8/22)


Antara lain, meletakan penampungan air dan filter di atas Safety Tank rumah warga yang ketinggiannya tidak sampai 15-20 centimeter (terlalu rendah), bahkan wargapun tidak bisa mengambil air dengan leluasa. 


Selain itu, pembangunan tower penampungan air, rangka besinya hanya ditanam dan cor. Artinya, dalam pelaksanaan nya tidak sesuai dalam perencanaan. Bahkan, pipa saluran air yang dipasang tidak menggunakan pipa besi. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan, seperti pipa paralon pecah, filter air hilang atau dicuri, bahkan sewaktu-waktu Safety Tank bisa amblas karena tidak bisa menahan daya tampung air. Begitu juga dengan tower penampungan air bisa roboh karena adanya korosi. 


Meski dana yang dikucurkan dari anggaran Bank Jabar Banten (BJB) dengan bentuk Company Social Responsibility (CSR) tetap saja menjadi sia-sia, karena bakal tidak bermanfaat bagi warga Kampung Ringin. 


Beberapa waktu lalu, pemborong proyek ini, Adi mengatakan, kedalaman sumur bor ini hanya 80 meter. 


Sedangkan yang menjadi syarat pengeboran sumur air seharusnya adalah 100-250 meter.  

Bahkan, airnya pun belum layak dimanfaatkan warga, sebab air yang keluar masih asin. 


Di samping itu, Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) pengeborannya pun tidak ada. Itu artinya, sudah melanggar ketentuan dan persyaratan yang ada. 


Seperti halnya yang tertuang dalam Pelanggaran terhadap Pasal 94 ayat 3 huruf b dan c Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 


Perkaranya adalah penggunaan hak air tanah tanpa izin. Melakukan pengambilan air tanah tanpa dilengkapi dokumen Surat Izin Pengambilan Air (SIPA). 


Mengajukan izin SIPA untuk titik sumur kepada Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT). Dalam pengurusan izin tersebut, salah satu syaratnya harus ada rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. 


Pihak BPPMTP akan mengirimkan surat kepada pihak terkait berupa teguran supaya menghentikan aktivitas pengambilan air tanah dan segera melengkapi persyaratan untuk mendapatkan izin selanjutnya. 


Apabila ternyata hasil penyidikan pihak terkait masih melakukan pengambilan air tanah, untuk sementara, polisi akan menutup aktivitas pengambilan air tanah yang dilakukan pihak terkait. Kepolisian pun akan melakukan penyitaan terkait sumur bor yang tidak mengantongi izin/SIPA. 


Dalam kasus ini, kepolisian akan menjerat pihak terkait secara korporasi pidana korporasi sehingga yang akan menjadi tersangka adalah direktur pelaksana/pelaksana. Artinya yang bertanggung jawab besar atas proyek seperti ini adalah Direktur.

Komentar

Tampilkan