PMII Mitra Karya Mebyelenggarakan Kegiatan Dialog Publik Tentang Maju Mundur Sikap Plt , Tentang LKM NIK

3/28/22, 07:00 WIB Last Updated 2022-03-28T00:00:08Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



Aksaranews .co.id , Dialog Publik dan Pelantikan Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Mitra Karya Kota Bekasi Pada kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa pejabat di Kota Bekasi yang menjadi Narasumber dalam acara Dialog Publik Tersebut.


Dalam kegiatan ini Pengurus PMII UMIKA menyelenggarakan Dialog Publik dengan tema "Maju Mundur Plt.Walikota Bekasi Soal LKM NIK, Bagaimana Nasib Rakyat?".


Karena kita ketahui bersama bahwa, simpang siur kasus perihal pemutusan LKM NIK yang di keluarkan oleh Plt.Walikota Bekasi, hal ini menjadi perbincangan karena banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait Pemutusan LKM NIK di Kota Bekasi.


Para Pejabat publik yang turut meramaikan acara ini memberikan kejelasan diantaranya, Nicodemus Godjang (Perwakilan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi), H.Sholihin (Perwakilan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi), Hany Sys (Pengamat Politik), dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta Lawyers RS Elizabeth Dominicus Dimas.


Banyak hal yang disampaikan oleh para pejabat publik tersebut mengenai LKM NIK tersebut. Dalam hal ini juga H.Sholihin menyampaikan beberapa hal yang memang apabila LKM NIK tersebut dilakukan pemutusan, ini akan berdampak buruk untuk rakyat Kota Bekasi.


"Apabila LKM NIK ini dilakukan pemutusan, maka dampak buruk akan dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu saya tidak sepakat apabila program LKM NIK ini di lakukan pemutusan dan ada baiknya pemkot berkoordinasi dengan dprd".


Dan juga perwakilan komisi 1 DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang, yang turut memberikan statement bahwasannya hal ini merupakan tindakan yang tidak pro dengan rakyat Kota Bekasi.


"Saya tidak sepakat dengan ada nya pembatasan LKM NIK ini, yang dimana hal yang dilakukan ini terlihat tidak pro dengan rakyat".


Walaupun dia satu partai, akan tetapi dia menolak keras dengan adanya kebijakan yang akan dilakukannya pembatasan LKM NIK ini.


Dari hasil dialog publik tersebut disini, Pengurus Komisariat PMII Universitas Mitra Karya, M.Rizky Yusa (Ketua Komisariat), merasa kurang puas atas jawaban dari beberapa narasumber dan menyatakan sikap bahwa.


1. mendesak agar kepala dinas kesehatan mengadakan evalauasi kembali untuk kebijakan pembatasan LKM NIK.

2. Mendesak PLT Wali Kota Bekasi untuk membatalkan surat edaran sebelumnya Perihal Pemberhentian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Rumah Sakit Pemberi Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya

3. Mendesak DPRD untuk mengeluarkan hak angket, apabila terbukti jika Plt. Walikota melaksanakan kewenangan nya yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Komentar

Tampilkan