Ketua Presidium FPII Desak Kapolri, Agar Perintahkan Jajaran Untuk Lindungi Insan Pers

3/06/22, 19:30 WIB Last Updated 2022-03-06T12:30:27Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Mandailingnatal (Madina), Jeffry Barata Lubis. 



AKSARANEWS.CO.ID. JAKARTA  - Forum Pers Independen Indonesia (FPII) merupakan Organisasi Pers yang dikenal sering mengkritisi tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis (wartawan) dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya angkat bicara menyikapi tindak kekerasan yang dialami beberapa orang Jurnalis.

Kekerasan itu dialami oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Mandailingnatal (Madina), Jeffry Barata Lubis. 
Kejadian terjadi pada Jumat, 4 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Lopo Mandailing Coffe SPBU Aek Galoga, Madina.

Penganiayaan itu disinyalir merupakan suruhan dari penambang emas ilegal yang tak terima dengan pemberitaan yang menyoroti status tersangka yang ditangani Polda Sumut.

Jeffry Barata Lubis  dikeroyok dan dipukuli,  oknum oknum yang notabene bodyguard atau orang orang suruhan.Kejadian tersebut terekam cctv yang beredar luas dimedia sosial. Akibatnya Jeffry mengalami luka luka diwajah dan memar dibadan.

Saat ini masalah tersebut sedang ditangani Polres Mandailing,"semoga Polres Mandailing bertindak sesuai Hukum yang berlaku tanpa tebang pilih," tegas Dra.Kasihhati Ketua Presidium FPII.

Karena  dalam catatan Presidium FPII, di Sumut banyak sekali kasus penganiyaan dan pembunuhan wartawan, seperti yang terjadi pada  Mara Salem Harahap wartawan media on-line yang dibunuh karena pemberitaan yang kini pelakunya sudah ditahan oleh pihak kepolisian.

"Kekerasan masih saja dilakukan,” ujar Kasihhati, dalam keterangan resminya, Minggu (7/3/2022).

Menurutnya, tindak kekerasan berupa perampasan alat kerja, pemukulan, kriminalisasi dan intimidasi menandakan banyak orang belum mengerti ,bahwa dalam bertugas wartawan dilindungi Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dan Undang -Undang dasar 1945.

"Kekerasan terhadap jurnalis (wartawan) harus dihentikan,” tegas Kasihhati.

Dikatakannya  aparat harus bertanggung jawab penuh atas tindakan oknum- oknum yang sudah kelewatan di lapangan. “Kami kan bukan teroris, bukan musuh , bukan kriminal, kami hanya menjalankan tugas jurnalistik. Yaa....., jangan main dihantam dong, jangan represif kepada kami,” tutur Kasihhati dengan geram.

Kasihhati pun meminta Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit agar mau memerintahkan jajarannya dibawah untuk melindungi insan pers yang terluka dan tersakiti oleh oknum oknum yang merasa kebal hukum.

Kapolri juga harus menindak tegas jika ada anak buahnya di lapangan yang telah berlaku keras dan arogan kepada jurnalis.

Kasihhati menegaskan, pihaknya sebagai salah satu organ yang menaungi jurnalis dan Perusahaan Pers mendesak Polri untuk menyelesaikan persoalan kekerasan yang dilakukan oknum oknum di lapangan tanpa pandang bulu.

Berikut  pernyataan sikap Presidium FPII:

1. Copot Kapolres atau Kapolda yang tak mampu melindungi jurnalis saat bekerja di lapangan.

2. Pecat oknum aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap Jurnalis yang sedang bekerja.

3. Terapkan pasal 18 dalam UU Pers No. 40 thn 1999 terhadap siapapun yang menghalang-halangi tugas Jurnalis. Hal ini sebagai efek jera dikemudian hari.

4. Hentikan perampasan alat kerja jurnalis dan tindak kekerasan lainnya. Jurnalis dilindungi Undang Undang Pers 40 thn 1999 dalam menjalankan tugas, jadi tolong pahami itu. Mari kita saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

5.Hukum seberat berat nya Pelaku maupun dalang , dari penganiaya dan pembunuh wartawan.

"Hukum adalah Panglima tertinggi tidak ada orang yang kebal hukum , oleh sebab itu jangan bertindak semaunya dengan main hakim sendiri," pungkas Kasihhati . ( Sera-21/PR) .****
Komentar

Tampilkan