Aksara News.co.id , "Kota Bekasi –Program Mas Tri Sapa Warga yang di dengungkan Pemkot Bekasi yang berlabel “Mas Tri Sapa Warga” terus menuai _kritikan dari berbagai pihak tak luput Seorang wartawan senior Binsar Sihombing menberikan tanggapan bahwa program “Mas Tri Sapa Warga” adalah ajang kampanye terselubung Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk kepentingan politiknya di Pilkada 2024 mendatang.
“ Program yang di dengungkan Pemerintah Kota Bekasi disamakan dengan nama sapaan Plt Wali Kota Bekasi. kan ini bukan suatu kebetulan, ungkap Binsar tapi memang sengaja direkayasa untuk ajang kampanye terselubung Tri Adhianto secara gratisan, demi ambisi politiknya di Pilkada 2024 mendatang,” ucap mantan wartawan Jawa Pos Grup, Jumat malam (18/3/2022).
Binsar meminta Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi Reny Hendrawati harus menjelaskan kepada masyarakat terkait penamaan Program Masyarakat Terkoneksi yang disingkat MAS TRI tersebut.
Binsar sangat menyayangkan Sekda yang bersikap terlalu berlebihan atau lebay dengan penamaan program itu. Masalahnya sebuah program yang diberi nama kepala daerah nya sendiri pada program kerjanya sebuah ketidak laziman.
Kan logonya bukan Pemda tapi koopnya Sekda, dan yang tanda tangan Sekda, lalu ada kegiatannya, ini harus jelas dulu apakah ini kegiatan Pemda atau apa ?, kalau memang itu kegiatan Pemda ya perbaiki dulu administrasinya ( koop suratnya ) tapi kalau ini kegiatan khusus Plt Walikota secara pribadi bentuk dulu strukturnya. Jangan sampai kegiatan pribadi dibiayai oleh APBD. Itu harus jelas dulu,” tegasnya.
Binsar juga meminta Komisi 1 DPRD Kota Bekasi untuk melakukan pemanggilan Sekda Kota Bekasi Reny Hendrawati untuk menjelaskan penamaan program pemerintah daerah itu.
Mungkin tidak masuk sulaksana sebuah program pemerintah yang menggunakan anggaran APBD namun penamaannya sarat dengan kampanye terselubung untuk kepentingan pribadi,” ungkap Binsar.
Menurut wartawan senior yang sudah pensiun dari Jawa Pos Grup itu mengutip ungkapan seorang Filsuf terkenal dunia Hannry Fay , "Kehancuran atau kebobrokan suatu Negara Pemerintahan bukan dikarenakan Perang Nuklir tapi karena fungsi Administrasi Pemerintahan yang Carut Marut, apalagi melalui upaya upaya Mal administrasi,” tandasnya."
