Pemberian Nama Ibu Kota Tidak Libatkan Tokoh Dayak , Ini Kata PDKB

1/20/22, 13:57 WIB Last Updated 2022-01-20T06:57:48Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



Kamis, 20 Januari 2022


Pontianak, AksaraNews.co.id- Ibu kota baru indonesia telah diputuskan pemerintah bernama Nusantara. Putusan soal nama ibu kota baru ini disampaikan oleh kepala bappenas Suharso monoarfa. Namun, penamaan Nusantara ini mendapatkan kritik dari berbagai kalangan tak terkecuali Pemuda Dayak Kalimantan Barat (PDKB)


Ketua Bidang Kaderisasi PDKB Srilinus lino mengatakan  Pemberian nama ibu kota Nusantara terkesan jawa sentris Jadi pemakaian nama ibukota baru Nusantara itu tidak mewakili pikiran Republik Indonesia yang dirikan sebagai amanat untuk setara, tetapi mewakili arogansi dan dominasi pikiran elite.


Selain itu Lino juga menyampaikan Pemuda Dayak sangat menyayangkan dalam proses pemberian nama ibu kota baru bapak Presiden tidak melibatkan tokoh dayak mengingat lokasi ibu kota negara itu sendiri terletak di kalimantan, ungkapnya.


Semestinya bapak presiden sebelum merumuskan nama ibu kota baru, harusnya membuka ruang diskusi dengan tokoh-tokoh yang di pandang relevan untuk memutuskan  penamaan ibu kota negara yang mencerminkan wajah keindonesiaan kita yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan. Di antaranya ada Majelis Adat Dayak Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, Dayak International Organization, Majelis Hakim Adat Dayak Nasional dan Ormas lainnya.  Pungkasnya



Sementara itu, Ketua umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat Teofelus Boni menambahkan Dalam hal ini Pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang putusannya agar  tidak terkesan buru-buru dalam pemberian nama ibu kota baru. Katanya


Mestinya bapak Presiden juga mendengarakan Suara dari Masyarakat agar menjadi  harapan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai sesuatu yang sebetulnya baik menjadi sebaliknya karena Pemerintah tidak akomodatif. Ungkapnya


Selain itu kami meminta agar pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan ruang bagi Tokoh Masyarakat asli Kalimantan untuk berada dalam Badan Otorita Ibu Kota Negara ini. Tutupnya.


(Tim)

Komentar

Tampilkan