Iklan

Wacana Jokowi 3 Periode

6/21/21, 18:09 WIB Last Updated 2021-06-21T11:21:16Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini






Aksara news.co.id - Wacana presiden tiga periode, saat ini di pelopori oleh sekelompok orang yang hanya ingin mengambil keuntungan selama Presiden Jokowi berkuasa. Atas dasar apa Presiden menjabat 3 periode , karena prestasi ? Sebaiknya pemerintah fokus kepada penanganan pandemi Covid 19 yang saat ini berada pada kondisi yang darurat. Pertama , Propaganda 3 periode hanya menganggu stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik. Jangan sampai kita mengkhianati semangat reformasi yang sudah berjalan saat ini. Aktifitas 98 hendaknya menjaga dan mempertahankan semangat reformasi ini. Kalau wacana ini digulirkan , kita akan membuka kembali masa orde baru , jelas ini menabrak konstitusi seperti yang tercantum pada pasal 7 UUD 1945. Yang isinya presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat dua kali masa jabatan, setelah itu tidak dapat di pilih kembali. Pemerintah yang berkuasa lama akan melanggengkan kekuasaan dan cendrung otoriter.


Kedua akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan.. Pemimpin itu butuh penyegaran, kalau presiden 15 tahun menjabat , maka oposisi juga akan menunggu selama 15 tahun pemimpin yang baru. Regenerasi kepemimpinan juga tidak hanya terjadi di pusat saja namun juga akan menganggu kepemimpinan politik di daerah, kalau presiden 3 periode, maka gubernur , walikota dan bupati juga pasti ingin menjabat 3 periode. Maka potensi  kekuasaan akan terjadi mulai dari pusat, hingga ke daerah. Ini akan seperti oligarki, sekelompok orang yang mengendalikan kekuasaan  sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kelompok organisasi  yang mendorong adanya wacana 3 periode ini, seperti kelompok yang mencari muka , menjilat dan menjerumuskan Presiden Jokowi, semoga presiden memegang ucapannya beberapa waktu lalu. 


Ketiga jika wacana ini digulirkan juga tentu tidak akan mudah membawanya kedalam amandemen Konstitusi yang merupakan kewenangan MPR. Ini artinya 2/3 anggora DPR dan DPD harus menyetujuinya dalam rapat paripurna. Belum lagi gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat, dan kelompok anti pemerintah. Situasi akan bisa kembali kepada tahun 98 yang lalu. Jangan cederai demokrasi, jangan khianati semangat reformasi hanya untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. 



Direktur Eksekutif Candidate Center / Former News Anchor tvOne 



Ike Suharjo

Komentar

Tampilkan

Terkini