Ada " Teroris" Gaya Baru di Kepulauan Sangihe? Presiden Jokowi Segera Turun Tangan Batalkan Ijin Operasi PT Tambang Mas Sangihe

4/16/21, 17:11 WIB Last Updated 2021-04-16T10:11:35Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 



AKSARANEWS.CO.ID . Jakarta - Mungkin judul diatas terlalu Bombastis karena ada kata  teroris dalam tanda petik disitu. 

    Bagi penulis itu adalah hal yang biasa dalam kacamata jurnalistik, cuma dari sudut mana kita melihatnya. 

      Kata " Teroris" disini menggambarkan bagaimana keresahan dan kekuatiran warga Kepulauan Sangihe, yang terletak diujung Sulawesi Utara ini, atas diberikannya ijin operasi produksi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe (TMS) oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara(minerba), Ridwan Djamaluddin. 

      Keresesahan dan kekuatiran warga masyarakat Sangihe, diaktualisasikan lewat berbagai demo, pengumpulan tanda tangan untuk menolak keberadaan tambang mas Sangihe ini. Apalagi jangka waktu operasi sesuai dalam surat esdm itu selama 30 tahun. Dan ditetapkan pula kegiatan operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Sangihe pada wilayah seluas 42.000 Ha

      Berarti lebih dari separuh luas wilayah Pulau Sangihe yg hanya seluas 70.000 Ha berada dalam genggaman PT Tambang Mas Sangihe. " .Wilayah Manganitu  selatan serti lapango, dll serta wilayah Tamako dan sekitarnya, bisa -bisa hilang dan tenggelam beberapa puluh tahun ke depan, " Ujar Mantan Ka. BAIS, Laksda TNI (Pur), Soleman B Ponto dalam bincang- bincang dengan penulis baru baru ini. 

      Menurut Putra Daerah kelahiran Sangihe yang kini duduk sebagai staf ahli Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), sungguh kita sebagai putra daerah amat prihatin adanya tambang mas ini. Bayangkan, beberapa tahun mendatang sebagian sangihe akan hilang. Belum lagi kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut. "Kita nanti makan sagu dan ikan serta biodata laut lainnya sudah terkontaminasi dari limbah mas itu. Sudah banyak contoh, " tambah Soleman Bawangunusa Ponto

      Bagaimana dengan sungai sungai nantinya yang banyak digunakan warga masyarakat baik mengairi kebun2 terutama untuk pembuatan sagu, salah satu makanan masyarakat. 

    Intinya kehadiran Tambang Mas Sangihe ini secara ekonomi tidak membuat rakyat sejahtera, . Contoh tambang mas di freeport Papua, masyarakat secara keseluruhan sejahtera atau tidak. Paling hanya segelintir orang saja yang menikmati. 

      Begitu pula dengan di sangihe, masyarakatnya tetap susah hidupnya, malahan mata pencaharian yang biasanya di laut maupun berkebun semakin sulit, karena adanya limbah mas itu. 

   " Jadi pada intinya kasian anak cucu kita dimasa mendatang bahkan bisa bisa beberapa wilayah akan hilang karena kerusakan lingkungan, " Ujar Soleman lagi

    Jadi menilik adanya surat ijin operasi pt tambang mas sanghie, surat amdal dari pemerintah provinsi sulawesi utara, bernomor503/DPMPTSFD/IL/182/ix/2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus E Manumpil tertanggal 15 September 2020, muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya " Teroris" Terhadap warga masyarakat Sangihe dengan kehadiran tambang emas di Kampung Binebas, kecamatanTabukanSelatan, dan kampung Bowone, kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kepulauan Sangihe? 

     Pemerintahkah, baik pemerintah Kabupaten, pemprovkah atau perusahaan pengelolah tambang. Walahualam, tanyapada rumput yang bergoyang. 

      Yang pasti masyarat Sangihe, maupun warga Sangihe diperantauan menolak dan menolak kehadiran Tambang Mas. Contoh lain lagi begaimana rusaknya lingkungan ketika tambang emas di Laine kecamatan Tamako beberapa tahun silam, sampai sekarang terbengkalai. 

      Yang lebih dipertanyakan lagi kok muncul amdal yang dikeluarkan Pemprov Sulawesi Utara itu. Pasti ada yang memberi rekomendasi, sampai pemprov mengeluarkan SK Lingkungan. 

    Dari info yang diterima ,Bupati, Yabes Gaghana tidak sama sekali mengeluarkan rekomendasi, justru Bupatilah yang memerintahkan untuk menghentikan kegiatan di daerah tambang, termasuk kegiatan eksavator, dan lain lain.

    Berarti ada rekomendasi SILUMAN, ke pemerintah provinsi, sampai keluar SK Amdal. Dari info yang di dapat, Bupati Yabes sudah melaporkan hal ini ke kejaksaan dan polisi. 

      Tapi kita juga harus ingat pemilihan bupati kepulauan Sangihe, tidak lama lagi akan berlangsung. Barangkali sudah ada orang yang berambisi jadi bupati yang melacurkan diri dengan mengorbankan masyarakat sangihe dengan memberi rekomendasi amdal siluman ke pemprov sulut. Supaya dalam pencalonan nanti ada yang mensponsori

     Lalu bagaiman dengan DPRD, kabupaten Sangihe dan anggota DPRD Provinsi asal Sangihe, apakah sudah buta, dan tuli? Jangan sampai terkena virus penyakit itu. 

     Orang sangir bilang " I sire seng nawuta, nebembeng(tuli) deng nemou ataw wowo. Natutumohong i sire (tatutu dorang pe mulu)". 

     Tidak ada pilihan bagi kita kecuali torang minta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut izin PT Tambang Mas Sangihe. Tentu dengan alasan yang logic. " Kan ada torang pe Watimpres". ****


Penulis:  Eddy Lahengko (wartawan)

Komentar

Tampilkan