Bupati Sambas Serahkan Langsung LKPD 2020 Ke BPK RI

3/16/21, 15:19 WIB Last Updated 2021-03-16T08:19:58Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



Senin, 15 Maret 2021


Sambas, Aksaranews.co.id- Secara

resmi Bupati Sambas, H. Atbah Romin Suhaili menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Tahun 2020 kepada Badan

Pemeriksa Keuangan RI di Kantor BPK RI

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin,  (15/ 3/ 2021). 


Penyerahan Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2020 Kabupaten

Sambas ke BPK RI, bersamaan dengan LKPD Kabupaten Melawi dan Kab Sekadau. LKPD Kabupaten Sambas,

diserahkan langsung oleh Bupati Sambas, dan  disaksikan Sekda Sambas, Inspektur Sambas dan

Kepala Badan Keuangan Daerah Sambas.


Bupati Kabupaten Sambas, H. Atbah Romin Suhaili, menjelaskan, penyampaian LKPD itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tepatnya Pasal 191 ayat 2. 


Berdasarkan aturan

tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Ungkap Bupati.


Atbah juga menjelaskan, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan tahun keenam bagi

pemerintah daerah seluruh indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem

akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. 


Dengan penerapan laporan keuangan

berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak,

kewajiban dan kekayaan serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran

dan sisa anggaran lebih.


Kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sampai saat ini belum

sempurna dan masih membutuhkan penyempurnaan. 


Bupati juga mengatakan masih diperlukan

arahan dan bimbingan dari Lembaga Pemeriksa Keuangan, sehingga ke depan kualitas dari 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan diharapkan akan

memperoleh opini yang lebih baik, Ungkap Bupati.


Opini BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu tolok ukur

atau indikator penilaian akuntabilitas pemerintah daerah, Ungkap nya.


Masyarakat, sebagai pengguna utama hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), memiliki

kepentingan untuk mengetahui bagaimana capaian pelaksanaan mandat mereka. Masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah melalui opini

yang dikeluarkan.


Sehingga azas keterbukaan informasi publik dipenuhi dengan adanya hasil

pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan, ungkap Bupati. 


Opini atas

laporan keuangan akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat

kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan Tingkatan

opini yang paling diharapkan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan menurut nya adalah

Wajar Tanpa Pengecualian.


Dengan memperoleh opini tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

 Bagi Pemerintah

Daerah semoga tahun ini dapat meraih kualitas opini yang lebih baik. Dari yang semula belum

WTP menjadi WTP, dan yang sudah meraih WTP dapat mempertahankan serta meningkatkan

kualitasnya," terang Bupati, dan berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kabupaten Sambas tahun 2020 mendapat penilaian WTP, Tutup Bupati. (U/D).

Komentar

Tampilkan