BERSEBRANGAN

3/22/21, 11:11 WIB Last Updated 2021-03-22T04:11:54Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini




 AKSARANEWS.CO.ID. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bersebrangan, sekurang-kurang nya memiliki tiga nakna penting. Ketiga makna itu adalah :


1) berhadapan duduknya atau letaknya

contoh: 'pada waktu makan malam ibunya selalu duduk berseberangan dengan bapaknya'


2) terletak di seberang jalan (sungai dan sebagainya ), yang satu di seberang sana dan yang satu lagi di seberang sini

contoh: 'rumah kami berseberangan jalan'


3) berada pada pandangan, pendirian, dan sebagainya yang berbeda

contoh: 'tokoh muda itu berseberangan dengan pemerintah'


Dalam kaitan nya dengan dunia perberasan, khusus nya tatkala Pemerintah berencana untuk impor beras 1 juta ton, ternyata telah melahirkan polemik yang berkepanjangan. Pemerintah Pusat dan Daerah seperti yang tidak lagi berkordinasi. 


Menteri Perdagangan mau nya impor, namun Gubernur Jawa Barat malah menolak impor. Begitu pula dengan Bupati Karawang yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi nasional. Sepakat dengan Gubernur nya, maka Bupati Karawang pun menyatakan sikap nya untuk menolak impor beras saat ini. 


Impor beras sendiri, bukanlah sesuatu yang diharamkan. Impor dan ekspor adalah hal yang biasa dalam perdagangan internasional. Impor dan ekspor, bukan hanya dimaknai sebagai mendatangkan atau mengeluarkan barang dari suatu negara, namun juga perlu dipertimbangkan dampak ikutan nya. Ternasuk momentum pelaksanaan nya tepat atau tidak. 


Berbeda pandangan adalah hal yang biasa. Malah ada yang menyatakan berbeda pandangan itu merupakan hikmah kehidupan. Berbeda pemikiran dalam menyikapi suatu masalah, bukanlah aib kehidupan. Itu sebab nya, sekali pun berbeda pandangan, namun suasana kehidupan tetap berlangsung kondusif. 


Hanya betapa menggelikan, bila sesama Pemerintah sendiri telah berbeda sikap atas masalah yang dihadapi nya. Walau perbedaan itu terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mesti nya sesama Pemerintah harus mampu nembangun persepsi yang sama. Jangan sampai muncul kesan antara Pusat dan Daerah berlainan sikap. 


Ini yang harus dihindari. Masyarakat butuh ketentraman dan kenyamanan dalam mengarungi kehidupan nya. Rakyat tidak senang bila Pemerintah Pusat sudah merencanakan impor, tiba-tiba ada Gubernur yang menolak nya. Bukankah menurut Undang Undang, Gubernur itu merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah ? 


Betapa lucu nya sesama Pemerintah Pusat memiliki sikap yang berlainan terkait impor beras ini ? Ditengah pandemi covid 19, mesti nya Pemerintah mampu membangun suasana nyaman dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.


Kondisi ini, rasa-rasa nya tidak tercipta dalam mensikapi impor beras. Kita melihat ada sikap yang dimunculkan seseorang seperti yang ingin mendapat dukungan publik, sekali pun diri nya harus melupakan posisi nya sebagai bagian integral dari Pemerintah. 


Sebagai Gubernur apakah sangat bijak bila diri nya menolak kebijakan yang dilahirkan Pemerintah Pusat ? Apakah tidak ada lagi kalimat yang pantas disampaikan kepada masyarakat, selain menyatakan menolak impor beras ? 


Terus terang penolakan impor beras yang dilakukan seorang Gubernur, bisa jadi memberi gambaran kepada kita bahwa koordinasi antara Pusat dan Daerah tidak berlangsung dengan baik. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang jalan masing-masing.


Atau bisa juga dikatakan, pada saat menggodok rencana impor beras 1 juta ton ini, Pemerintah Pusat tidak mengajak Pemerintah Daerah untuk berembuk terlebih dahulu. Ya, paling tidak bicara dengan Pemerintah Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi nasional. Jawa Barat sendiri menyumbang 17 - 18 % hasil produksi padi nya ke tingkat nasional.


Ibarat nasi sudah jadi bubur, Gubernur Jawa Barat dengan tegas menolak impor beras 1 juta ton. Lalu, apakah Gubernur yang lain nya ikut menolak ? Menolak berarti bersebrangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pertanyaan nya adalah apakah bersebrangan dalam kebijakan sudah akan dibudayakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negeri ini ? ****


Penulis :  Entang Sastraatmadja

Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

Komentar

Tampilkan