Parkir Motor Buat Hakim Agung

3/17/21, 19:36 WIB Last Updated 2021-03-17T12:36:53Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 



AKSARANEWS.CO.ID. Kali ini saya ingin bercerita tentang sobat saya Artidjo Alkostar. Sekitar pertengahan dekade 1970-an saya mulai mengenalnya. Waktu itu saya bersama Kamal Firdaus SH dan Ramdlon Naning SH aktif membantu di Redaksi Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Artidjo baru lulus dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dua sobat saya yang lain dari FH-UII pada masa itu adalah Henry Yosodiningrat dan Maqdir Ismail. 


Ketika saya hijrah ke Jakarta awal dekade 1980-an, saya bertemu lagi dengan Henry dan Maqdir. Pertemanan di Yogyakarta itu sampai sekarang masih berlanjut. Kadang-kadang saya masih berkomunikasi dengan Henry dan Maqdir. Dengan Artidjo saya jarang ngobrol, meski dia beberapa kali mengajak saya bertemu di Mahkamah Agung dalam kurun tahun 2000-2018an. Dia ketawa ngakak mendengar jawaban saya yang ‘ngledek’ tulisan di depan ruangannya: “Takut ah Djo. Nanti aku dikira makelar yang bawa kasus ke ruanganmu....”


Dulu di depan ruang kerjanya dipasang tulisan: ”Tidak Terima Tamu untuk Orang yang Berperkara.” Artidjo dikenal sebagai algojo bagi kaum koruptor. Selama berkarir sebagai Hakim Agung sejak tahun 2000 sampai 22 Mei 2018; Artidjo Alkostar menyelesaikan 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung. Kasus-kasus besar yang ditanganinya antara lain proyek pusat olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam setiap perkara korupsi yang ia hakimi di tingkat kasasi, Artidjo selalu memperberat hukuman bagi terpidana.  


Saya sudah lama tidak bertandang ke Mahkamah Agung. Dulu saya sering ke sana semasa Ketua Mahakamah Agung masih dijabat oleh Moedjono SH dan Ali Said SH. Hakim Agung Artidjo juga dikenal nyentrik. Ketika mulai bertugas di Mahkamah Agung tahun 2000, ia hanya mengendarai sepeda motor ke kantornya. “Aku protes karena tidak kebagian tempat parkir. Jatah parkir Hakim Agung cuma diperuntukkan buat mobil. Padahal aku naik motor,” tuturnya kepada saya awal dekade 2000-an.


Pasang badan

Sekitar akhir Maret tahun 1983, saya bekerja sebagai reporter di Harian Kompas. Ketika marak penembakan misterius terhadap orang-orang yang diduga penjahat, saya ditugasi redaktur Kompas mencari informasi tentang hal itu di Yogya. Saya jumpai beberapa preman atau ‘gali’ di Yogyakarta seperti Rusdi ‘Monyol’, Budi ‘Ompong’ dan lain-lain. 


Awalnya mereka ketakutan dan menolak bertemu, namun belakangan malah ‘ikut’ ke Jakarta. Atas saran J. Widodo yang ketika itu berjabatan Redaktur Pelaksana di Kompas, para gali yang kabur ke Jakarta itu saya ‘titipkan’ di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Tentu dengan sepengetahuan Ketua Yayasan LBH Adnan Buyung Nasution SH (kini almarhum) dan Direktur LBH Jakarta AR Saleh SH (belakangan sempat menjadi Jaksa Agung RI).

Kami berusaha mencegah agar orang-orang tersebut ditembak tanpa melalui proses peradilan. 


Singkatnya setelah sekitar tiga minggu bersembunyi di Kantor LBH Jakarta, para ‘gali’ itu diantar oleh pengacara LBH Maqdir Ismail menumpang KA Senja dari Jakarta ke Yogyakarta. Keesokan harinya, pagi-pagi Artidjo Alkostar (Wakil Direktur LBH Yogyakarta) menjemput mereka di stasiun dan berusaha melindungi para gali tersebut dari sejumlah petugas bersenjata lengkap yang memang sudah siap juga ‘menjemput’ para preman itu. “Tembak saya dulu kalau Bapak mau menembak mereka.” ujar Artidjo pasang badan melindungi gali-gali yang dia jemput.


Human Right International

Semasa bertugas sebagai Kepala Biro Harian Suara Pembaruan di Washington DC dalam dekade 1990-an, saya sering bertemu dengan Artidjo. Waktu itu dia masih bujangan. Artidjo (atas rekomendasi Sidney Jones dari Asia Watch), diberi kesempatan magang di kantor pusat Human Right International Divisi Asia di New York. Ia juga menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia selama enam bulan di Universitas Columbia di New York. Saya sering meliput sidang-sidang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York dan beberapa kali menyempatkan bertemu dengan Artidjo di kota itu. Sebelum pulang ke Indonesia, Artidjo berlibur di rumah saya di pinggir Washington DC.


Sepulang dari Amerika, Artidjo buka ‘warung’ pengacara di ruko di Jalan Godean Yogyakarta. Artidjo menikah dengan Sri Widyaningsih. Saya pernah singgah menengok kantornya yang sepi perkara. Tahun 2000 ia hijrah ke Jakarta karena terpilih sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.


Penyimpangan

Artidjo memang sering ‘menyimpang’. Ia menyimpang dari cita-cita awalnya menjadi insiyur pertanian. Ia juga banyak memberi pendapat menyimpang (dissenting opinion) dalam banyak putusan kasasi perkara korupsi. Ah, namanya juga Artidjo!


Ia lahir 22 Mei 1948 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Orangtuanya berasal dari Sumenep, Madura. Ia lulus SMA di Asem Bagus, Situbondo, kemudian merantau ke Yogya karena ingin melanjutkan pendidikan dalam bidang pertanian. 


Pendaftaran calon mahasiswa fakultas pertanian sudah tutup ketika Artidjo tiba di Yogya, sehingga ia kuliah di FH UII Yogyakarta sambil menunggu pembukaan pendaftaran tahun berikutnya. Ternyata ia senang dengan bidang hukum yang dipelajarinya dan akhirnya lulus pada tahun 1976. Ia sempat menjadi pengajar di UII, lalu tahun 1981-1983 menjadi Wakil Dirfektur LBH Yogyakarta (waktu itu direkturnya Nursyahbani Katjasungkana) dan belakangan naik menjadi direktur (1983-1989).


Ketika masih menjadi pengacara, Artidjo sering menangani perkara berisiko. Selain mendampingi gali atau bromocorah di Yogyakarta, ia antara lain pernah menjadi penasihat hukum dalam kasus Komando Jihad, kasus Santa Cruz (Timor Timur), kasus pembunuhan wartawan Bernas Muhammad Syafruddin (Udin), dan ketua tim pembela gugatan Kecurangan Pemilu 1997 di Pamekasan, Madura. Secara berkelakar Artidjo beberapa kali mengungkapkan, perkara yang ia tangani sering dikalahkan karena ia tidak mau menyuap hakim.


Sebagai Hakim Agung, Artidjo pernah berjabatan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI. Vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana kasus korupsi. Ia juga terkenal karena dissenting opinion (pendapat berbeda) yang ia keluarkan dalam beberapa perkara besar. 


Ia berbeda pendapat dengan majelis hakim lain pada perkara mantan Presiden Soeharto. Hal yang serupa terjadi ketika ia mengadili kasus skandal Bank Bali perkara Djoko Soegiarto Tjandra. Artidjo berkesimpulan Djoko Tjandra bersalah dan patut dihukum 20 tahun, sedang dua hakim agung lain membebaskan terdakwa.


Itu sedikit catatan saya tentang seorang sobat yang bernama Artidjo Alkostar yang sangat kental aksen Maduranya. Artidjo meninggal dunia hari Minggu 28 Februari 2021 di Jakarta. Komplikasi penyakit paru-paru, jantung dan ginjal yang telah lama dideritanya. Saya tidak sempat melayat. Selain karena masalah pandemi, ketika itu kedua mata saya sedang bermasalah dan pandangan saya sedang tidak jelas.


Semoga berbahagia di alam sana, Djo!


Penulis : Albert Kuhon .

Bintaro, medio Maret 2021.

Komentar

Tampilkan