Iklan

Kapolda Metro Jaya: Habib Rizieq Akan Kita Tangkap!

12/10/20, 21:39 WIB Last Updated 2020-12-10T14:40:24Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



 AKSARANEWS.CO.ID. JAKARTS- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan ultimatum kepada para tersangka kasus kerumunan di sebuah acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menegaskan siap menangkap para tersangka. 


“Habib Rizieq akan kita tangkap!” ujar Fadil menegaskan, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/12) sore, seperti yang dilandir pmjnews.com. 


“Kepada para tersangka, penyidik akan melakukan penangkapan. Kami ulangi, kami akan melakukan penangkapan!” tegasnya  dalam pernyataan resminya.


Penetapan para tersangka itu, Polda Metro telah melayangkan surat pencegahan keluar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham.


Selain Rizieq Shihab, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan. Kelimanya terdiri dari panitia atau penyelenggara kegiatan resepsi pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan pada November lalu.


Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dan lima tersangka lainnya itu dikenai pasal berlapis, di antaranya Pasal 160 dan Pasal 216 KUHP.


Pasal 160 KUHP berbunyi, 'barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500'.


Sedangkan Pasal 216 KUHP berbunyi 'barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000".(Sera-21/pmjnews)****

Komentar

Tampilkan

Terkini