Bagaimana Kabupaten Sambas 2021 Ombibuslaw Wajibkan Pemda Punya Peta Digital Lahan

12/18/20, 16:47 WIB Last Updated 2020-12-18T09:47:18Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



Sambas, 18 Desember 2020


Sambas, Aksaranews.co.id-  Pemerintah berupaya mendorong kemudahan investasi di daerah melalui penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan ruang, salah satunya melalui penerapan online single submission (OSS). Namun upaya transparansi tersebut sulit dilakukan tanpa didukung Tersedianya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di setiap kabupaten dan kota di indonesia.


Namun, penyusunan RDTR di setiap daerah berjalan sangat lamban. Dari target 2.000 RDTR yang dicanangkan sejak lima tahun lalu, hingga kini baru terealisasi 57 RDTR saja. Padahal, seperti diketahui keberadaan RDTR ini cukup penting sebagai salah satu dokumen pendukung percepatan investasi.


Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan RDTR menjadi wewenang pemerintah daerah (Pemda).


Berbagai kendala turut menghambat proses pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) RDTR di kabupaten/kota. Antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah, sinkronisasi persetujuan substansi, keberadaan peta pendukung, hingga faktor ketersediaan anggaran.


Selain itu, ada indikasi daerah enggan menetapkan RDTR karena ketika sudah ditetapkan maka wilayah itu hanya untuk peruntukan itu saja. Padahal idealnya penerbitan hak atas tanah harus mengacu tata ruang, bukan sebaliknya.


Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyadari mendesaknya keberadaan RDTR guna memberi kepastian hukum di bidang tata ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Itulah mengapa pada 2020 ditargetkan sebanyak 200 daerah sudah mengantongi RDTR.


Ketua LSM WAPATARA, Andre Mahyudi menjelaskan, Amdal, IMB dan RDTR saling melengkapi dan menguatkan.

Salah satu amanah dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 adalah setiap kabupaten ataupun kota membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tak hanya itu, pemerintah daerah kabupaten atau kota tersebut juga harus menyertakan peraturan zonasi daerah mereka.


RDTR tersebut merupakan peta pedoman mendetail yang memuat tentang peraturan pembangunan wilayah perkotaan. ”Sesuai dengan prosedurnya, RDTR ada baiknya disusun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selesai disusun,


tanpa ada RDTR pemerintah tidak mengetahui penggunaan spesifik lahan tertentu dan kebijakan tata ruang yang dapat menjadi pijakan

agar tata ruang mendapat perhatian khusus anggaran dari  pusat

ruang harus ditingkatkan. pemerintah punya komitmen bagaimana kita jadikan tata ruang ini bisa menjadi lebih tertib, lebih efektif tanpa banyak hambatan birokrasi, dan Saya berharap pemerintah kabupaten Sambas ditahun 2021 sudah punya Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Karena Omnibus law wajibkan pemda  punya peta digital Lahan. Tutup Andre. ( U Rudi)

Komentar

Tampilkan