Iklan

19 Tahun Kepulauan Seribu. "Jauh Panggang Dari Api"

11/09/20, 15:05 WIB Last Updated 2020-11-09T08:06:31Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 




AKSARANEWS.CO.ID. PULAU SERIBU - Tanggal 9 November 2020 tepat 19 tahun sudah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdiri, berbekal pasal 32 Undang-undang nomor 34 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 29 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2001 Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya Kabupaten Administrasi di Ibukota. Ibarat remaja yang beranjak dewasa di usia ke-19 idealnya sudah mulai terlihat potensi apa yang ada dalam dirinya ataupun peluang yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga kelak  ketika wacana pemindahan ibukota terwujud, Kepulauan Seribu sudah siap ketika didaulat menjadi kabupaten dengan status otonomi penuh. 


Pekerjaan Rumah yang Terbengkalai

Berbagai persoalan menurut catatan saya masih mendera Kabupaten Kepulauan Seribu saat ini Pertama; PR transportasi yang belum juga selesai, meskipun telah banyak anggaran yang dikeluarkan dari kantong APBD provinsi DKI Jakarta untuk pengadaan kapal transportasi ke Pulau Seribu tapi selalu "kandas" akibat persoalan hukum, kelayakan maupun perencanaan yang kurang matang (persoalan kapal KM. Catamaran misalnya) , itu semua membuktikan Pemerintah Kabupaten belum juga mampu menyediakan transportasi yang murah, nyaman dan aman untuk masyarakat maupun wisatawan, transportasi dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu dan sebaliknya masih terbilang amat mahal dan dan sangat terbatas, akses transportasi via Marina Ancol misalnya, masih sangat mahal dan mustahil terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah, begitupun kapal kayu tradisional meskipun cukup terjangkau namun masih jauh dari kriteria nyaman, cepat dan aman. Satu-satunya transportasi yang cukup nyaman, cepat dan murah adalah kapal penumpang milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, namun itupun kapasitasnya masih sangat terbatas, tidak bisa mengakomodir jumlah penumpang setiap harinya, dan warga Pulau Seribu pun harus berebut tiket dengan wisatawan dan mengantri dengan proses yang panjang dan melelahkan. Belum lagi persoalan transportasi antar pulau yang belum terintegrasi. 

Mahal dan terbatasnya kapal transportasi menuju daratan Jakarta, tidak ubahnya menjadikan warga Pulau Seribu bagai “katak dalam tempurung”. 


Kedua; persoalan Pariwisata yang makin lesu. Sebagaimana diketahui bahwa pariwisata menjadi sektor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi warga Pulau Seribu, wisata menjadi harapan perbaikan pendapatan masyarakat karena efek domino-nya yang kuat dan menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, namun beberapa tahun belakangan ini, bahkan sebelum Pandemi Covid-19 melanda, jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Seribu terus mengalami tren penurunan sejak puncak 'booming' wisata Pulau Seribu pada tahun 2010-an. Bukan hanya persoalan penurunan kunjungan wisatawan ke pulau-pulau wisata pemukiman yang menurun, wisata pulau-pulau resort pun sepertinya belum mampu menyerap tenaga kerja dari penduduk kepulauan seribu. 


Ketiga; Sektor Perikanan belum bisa menjadi sandaran nafkah warga Pulau Seribu, selain faktor semakin sulitnya nelayan mendapatkan ikan di pesisir, pengaruh harga bahan bakar minyak yang tinggi di Kepulauan Seribu juga menjadi penyebab terhambatnya nelayan untuk sejahtera, harga BBM di Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari Ibukota bahkan lebih mahal dari harga BBM Satu Harga di Papua karena belum adanya SPBU di Jakarta Kepulauan Seribu ini, yang menyebabkan nelayan enggan melaut terlalu jauh karena khawatir "tekor" di bahan bakar. 


"Rendahnya Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Seribu.

Bagaimana peran 2 sektor primadona 

Kepulauan Seribu?"


Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan otonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping  penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.  

Menurut Mardiasmo (2001: 12) rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum.

Dengan kondisi geografis berbentuk gugusan pulau-pulau kecil yang dipisahkan dengan lautan, Kepulauan Seribu memilih Visi _"Kepulauan Seribu sebagai ladang dan taman kehidupan bahari yang berkelanjutan"_ dan Misi _(1) "Mewujudkan wilayah Kepulauan Seribu sebagai kawasan wisata bahari yang lestari" dan (2) "Menegakkan hukum yang terkait dengan pelestarian lingkungan kebaharian dan segala aspek kehidupan",_ dari Visi dan Misi tersebut tampaknya ada 2 sektor atau bidang yang ingin dijadikan andalan oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Seribu sebagai sumber kekuatan ekonomi utama untuk pemasukan guna membiayai roda pemerintahan dan sumber pendapatan masyarakat pulau seribu yakni Pariwisata dan Perikanan. Namun jika ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah Kepulauan Seribu dari sektor Pariwisata dan sektor Perikanan, dua sektor yang menjadi primadona Kepulauan Seribu nampaknya _jauh panggang dari api,_ sektor Perturisan misalnya ditahun 2019 (karena adanya pandemi, tahun 2020 tidak bisa dijadikan patokan rata-rata penerimaan PAD) menurut data dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) hanya menyumbang Rp 3,7 milyar dari pajak hotel dan Rp 535 juta dari pajak restoran, sementara pajak hiburan yang juga masuk kluster sektor pariwisata belum menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah untuk Kepulauan Seribu. Sehingga pada tahun 2019 sektor pariwisata yang katanya merupakan sektor unggulan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hanya menyumbang Rp 4.441.479.272 untuk Kepulauan Seribu, meskipun secara realisasi sebenarnya lebih dari target karena menurut saya target yang dipatok terlalu rendah untuk potensi wisata Pulau Seribu yang jika dikelola dengan baik bisa mendatangkan _income_ daerah yang lebih besar. Sementara itu, dari sumber daya perikanan, pemerintah sepertinya belum bisa mengambil pendapatan dari sektor yang mestinya menjadi salah satu primadona Kepulauan Seribu ini, hal ini  disebabkan salah satunya pemkab belum bisa mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lokal Kepulauan Seribu, sehingga nelayan ataupun pengepul ikan (pelele) lebih memilih menjual atau melelang hasil tangkapan mereka di pelelangan ikan Muara Angke dan pelelangan Rawasaban Tangerang, sehingga retribusi hasil lelang tidak bisa masuk ke Pemerintah Pulau Seribu. 


Kondisi ini sungguh memprihatinkan, sebab jika diakumulasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dikumpulkan oleh UPPRD Kepulauan Seribu hanya sebesar Rp 47,5 milyar saja, bandingkan dengan belanja daerah yang didapat pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu (baik untuk sekretariat Kabupaten maupun seluruh UKPD di Kepulauan Seribu) dari pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang sekitar Rp 660 milyar (data Kappenkab Kep Seribu), artinya jika PAD yang didapat dari pajak dan retribusi daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp 47,5 milyar, kontribusi PAD terhadap APBD Kepulauan Seribu hanya sebesar 7% saja.

Kalaupun kita punya dana bagi hasil minyak dan gas (Migas) itupun hanya rata-rata sekitar Rp 111 milyar pertahun (data paparan Bupati tahun 2013) yang didapatkan kabupaten Kepulauan Seribu, angka yang masih cukup jauh untuk menyamai belanja daerah yang kita dapatkan dari pemerintah provinsi. 


Perlu upaya lebih keras yang harus dilakukan oleh pemerintah Kepulauan Seribu untuk menggenjot pendapatan daerah agar kontribusinya bisa lebih nyata menyumbang belanja daerah, hal-hal terkait dengan masalah teknis yang menjadi kendala UPPRD Kepulauan Seribu untuk meningkatkan PAD, _misalnya,_ harus segera ditanggapi dan ditangani dengan serius karena UPPRD merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah, misalnya dengan melakukan pemetaan anggaran UPPRD, menindak wajib pajak yang nakal, ekstensifikasi atau menggali potensi objek pajak baru, seperti pajak villa, cottage,  homestay, dan lain-lain, memberikan stimulus dalam bentuk penghapusan denda pajak kepada wajib pajak, bekerjasama dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengarahkan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang mengurus perizinan di PTSP, mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terutama _Leading Sector_ Pariwisata  untuk membuat terobosan baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.


Selain itu, kendala dan kebutuhan kerja internal UPPRD Kepulauan Seribu juga perlu dipenuhi, misalnya belum adanya Peta _Block_ sebagai sarana Pemetaan Obyek Pajak di Kepulauan Seribu, belum adanya fasilitas pembayaran pajak di wilayah kepulauan seribu, belum adanya kapal operasional untuk UPPRD Kepulauan Seribu untuk kepentingan sosialisasi dan penagihan pajak, kurangnya SDM seperti Juru Sita dan Tim Penilai Obyek Pajak.

Sebab jika 2 sektor andalan yaitu Pariwisata dan Perikanan saja tidak juga ada peningkatan dan tidak bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kontribusi signifikan terhadap anggaran daerah maka perlu dipertanyakan arah visi, kebijakan dan kinerja Pemerintah Kabupaten, menjadi pertanyaan mau dibawa kemana sebenarnya Pulau Seribu ini? Karena untuk sejahtera, masyarakat tidak harus terlebih dahulu menjadi ASN ataupun menjadi PJLP, menjadi kewajiban pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan _(growth)_ ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu. 


Kedepan Kepulauan Seribu harus lebih serius dan lebih dewasa dalam mengelola aparatur dan sumber daya seiring dengan usianya yang sudah menginjak 19 tahun jika tidak ingin tertinggal oleh daerah lain di era yang serba cepat ini, apalagi jika pemindahan ibukota menjadi kenyataan, bukan tidak mungkin Pulau Seribu akan ditunjuk sebagai daerah dengan status otonomi penuh, Kepulauan Seribu akan tertinggal kian jauh jika terus berjalan seperti "siput" atau "kelomang", ibarat memancing ikan jangan sampai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkena sambaran ikan barakuda yang bisa memutus tali pancing yakni Pasal 6 ayat (1) UU 32 tahun 2004 yang berbunyi : _"Daerah dapat  dihapus  dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang  bersangkutan  tidak  mampu  menyelenggarakan  otonomi  daerah."_

Dan jangan sampai pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu gagal melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  : _"bahwasanya Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal."_

Ibarat sebuah permainan, sampai kapan Kepulauan Seribu selalu menjadi "anak bawang" bagi DKI Jakarta?****


Penulis : M. Kadafi (warga Kepulauan Seribu).

Komentar

Tampilkan

Terkini