AKSARANEWS.CO.ID. JAKARTA- Ketegasan sikap petinggi TNI AD yang membuka kasus LGBT di institusinya patut diacungi jempol. Seharusnya kasus serupa di Polri diungkap secara transparan terutama mengenai Brigjen E yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu.
Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri agar bersikap transparan dan Promoter untuk menjelaskan, benarkah Brigjen E ditahan Propam berkaitan dengan kasus LGBT. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis beberapa waktu lalu di awal jabatannya pernah menindak belasan polisi terduga LGBT , termasuk Brigjen E ditahan Propam Polri.
Sikap tegas Kapolri Idham Azis tersebut patut diacungi jempol. Tapi sayangnya kasusnya "menjadi misteri" karena tidak ada kelanjutan yang transparan.
Jadi isu LGBT bukan saja mendera TNI yang telah ditindak dengan transparan. Di Polri juga terjadi isu dan sempat menjadi pembicaraan hangat. Terlebih saat awal Jenderal Idham Azis menjabat sebagai Kapolri melakukan tindakan tegas dengan menahan belasan Polisi LGBT dan diproses Propam Polri. Penindakan Kapolri, diantaranya terdapat seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen yg pernah bertugas di Deputi SDM Polri. Propam maupun Polri belum ada penjelasan secara transparan pada kasus tersebut. Polri terkesan sangat tertutup dengan kasus ini. Kelanjutannya hingga kini pun tidak diketahui bagaimana nasib penahanan belasan Polisi LGBT tersebut.
IPW mengharapkan Polri tegas dan bersikap transparan untuk membuka persoalan LGBT di internalnya agar dapat terselesaikan utamanya kasus Brigjen E dan belasan polisi lainnya yang sempat ditahan di Propam Polri.
Kelompok Baru
Di sisi lain Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA), Mayjen TNI Burhan Dahlan , telah membuka isu LGBT di lingkungan TNI . Hal tersebut patut diapresiasi karena segelumnya isunya sangat tertutup dan cenderung ditutupi. Keterbukaan tindakan TNI didasari kegelisahan yang muncul akhir-akhir ini pada pimpinan TNI AD karena terdeteksi kabar terdapat kelompok baru yakni kelompok persatuan LGBT TNI-Polri.
Kelompoknya dipimpin seorang berpangkat Sersan, tapi anggotanya ada yang berpangkat Letkol. Pimpinan Mabes TNI juga sempat memyampaikan kemarahannya lantaran terdapat 20 kasus prajurit TNI yang berperilaku LGBT dibebaskan majelis hakim pengadilan militer. Sebanyak 20 TNI LGBT tersebut asalnya dari daerah Makassar, Bali, Medan dan Jakarta.
TNI secara transparan memproses sebanyak 20 berkas perkara ke peradilan militer . Perkaranya persoalan hubungan sesama jenis yang pelakunya antara prajurit dengan prajurit, juga ada yang melibatkan profesi dokter berpangkat perwira menengah. Data lain melibatkan lulusan baru dari Akmil dan terendah prajurit dua (Prada).
Mereka merupakan korban LGBT di lembaga pendidikan. Pelatihnya punya perilaku menyimpang. Lalu memanfaatkan kamar-kamar siswa untuk LGBT. Kasus yang terjadi di TNI , tidak ada pembiaran dan telah diupayakan pembersihannya . IPW memberi apresiasi tinggi terhadap TNI AD yang telah berinisiasi mengungkapnya dengan transparan sehingga kasus LGBT tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan tuntas.
IPW berharap TNI-Polri harus bersikap tegas dalam kasus ini. Sejatinya prajurit TNI-Polri, terhindari dari perilaku LGBT.Hal ini mengingat TNI-Polri mengemban tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI-Polri sangat membutuhkan figur anggota yg benar benar sejati. Jika prajurit TNI-Polri itu memiliki kebiasaan menyimpang, bagaimana mereka dapat menjalankan tugas dengan baik.****
Penulis : Neta S Pane
(Ketua Presidium Ind Police Watch).
