Iklan

Sosialisasi AKBP Dedy Prayudy di Panttai Tanjung Bemban dan Pembagian Sembako

9/29/20, 06:01 WIB Last Updated 2020-09-28T23:01:39Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Batam, Senin 28/09/2020. Aksara news .co.id- ..Sosialisasi AKBP Dedy Prayudy di pantai .Tanjung Bemban dan Pembagian sembako.

AKBP Dedy Prayudy memberikan simbolis kepada Masyarakat berupa sembako karena di masa dampak pandemi covid-19 begitu juga  memberikan kepada ketua nelayan berupa safety keamanan untuk para nelayan.



Sosialisasi AKBP di hadiri oleh Koramil Nongsa, Polsek, Babinsa Lurah, Ketua Nelayan, Bapak Raja Ahmad (pemilik pantai Tanjung bemban) serta masyarakat setempat yang berlokasi di Wisata pantai Tanjung bemban Kel batu besar kec Nongsa.


AKBP Dedy Prayudy menjelaskan cara untuk mengatasi menolak paham radikalisme individu perorangan tidak terpengaruh terhadap ajakan untuk mengikuti pangajian (sarana rekruiment ) dengan kelompok ekslusif ( 5 s/d 10 orang) yang bertempat di rumah / perumahan secara berpindah- pindah pilihan tempat pengajian yang umum dan bertempat di rumah ibadah ( Masjid/ Musholla) dengan tokoh agama yang sudah di kenal masyarakat. Bila ada persoalan / permasalahan pilih orang yang sudah di kenal dan angap mampu untuk memberi solusinya.


Langkah-langkah masyarakat penetapan wajib lapor kepada ketua RT/RW bagi tamu yang bermalam di lingkungan warga agar tetap menjadi kewajiban/aturan yang harus di laksanakan demi terwujudnya keamanan lingkungan. Ketua RT/RW harus selalu mengetahui apabila terdapat warga baru ( pindah rumah ) di lingkungannya dan warga yang sebelum wajib lapor tentang perpindahannya dengan menunjukkan surat pindah dari asal, KTP, KK dll.


Gejala awal aksi teror menganjurkan, menyerukan, mengajak, mempengaruhi orang lain untuk memusuhi atau menyerang suatu kelompok tertentu, agama tertentu atau negara tertentu dan menghasut untuk memusuhi kelompok tertentu.


Negara republik Indonesia adalah negara yang mesti di urus dengan benar, persoalan mewujudkan pemerataan kesejahteraan, dan mengaitkan ekonomi dan geografi.


Sanksi bagi pelaku Radikalisme dalam bentuk terorisme diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantas tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.


Himbauan, tidak terpengaruh oleh paham/doktrin/ajaran kekerasan dan bertindak ekstrim serta anti Pancasila yang bertuju menjatuhkan wibawa pemerintahan republik Indonesia. Tidak sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Tidak melakukan tindakan/perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan mengakibatkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain bangsa dan negara baik secara materiil maupun secara non materiil (Aus Media).

Komentar

Tampilkan

Terkini