Iklan

Masyarakat Desa Kuala Laporkan Pangkalan LPG 3 Kg Nakal Kepolsek Selakau, dan Berharap Ada Penindakan

8/01/20, 09:21 WIB Last Updated 2020-08-01T02:43:11Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Sabtu, 1 Agustus 2020

Sambas, Aksaranews.co.id - Terkait adanya dugaan Pangkalan LPG 3 Kg BUN SE MOI Menjual harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berdampak melejitnya harga dan terjadinya kelangkaan gas, masyarakat Desa Kuala Melaporkan Pangkalan LPG 3 Kg BUN SE MOI Kepolsek Selakau,  desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kamis, (16/ 7/ 2020).

Pelaporan tersebut dengan Nomor : STTP/ 08/ VII/ 2020/ Red Sambas/ Polsek Selakau.

Warga menceritakan, sekitar tujuh bulanan Pangkalan LPG Subsidi 3 kg BUN SE MOI menjual diatas harga Ketentuan pemerintah, mulai dari harga delapan belas ribu lebih, dua puluh tiga ribu lebih, hingga dua puluh lima ribu rupiah.

Terjadi cekcok mulut sehingga demo di tanggal 13 Juli 2020 antara warga dan pemilik pangkalan, dikarenakan menjual diatas harga Ketentuan pemerintah ( Rp.25.000), dan di tanggal 15 Juli 2020 masyarakat datang ke diperindag kabupaten Sambas untuk melaporkan pangkalan BUN SE MOI karena menjual di atas Harga Eceran Tertinggi ( Het), setelah sampai di Diperindag sambas, masyakarat disuruh buat laporan ke Polsek setempat, maka di tanggal 16 Juli 2020 kami membuat laporan ke Polsek Selakau, jelas warga.

Di tanggal 17 Juli 2020 terjadi musyawarah desa, pokok rapat tersebut tentang pelayanan dan harga LPG Subsidi 3 kg, yang di hadiri Kepala desa beserta jajarannya, kadis perindag, Camat Selakau, Ketua BPD, LSM, LPM, ketua RT, Warga, serta pemilik Pangkalan ( Bun Se Moi),

Dirapat tersebut Pangkalan Elpiji 3kg subsidi  Bun Se Moi mengakui menjual di atas harga Ketentuan pemerintah, menyepakati dan berjanji untuk menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi ( Het), tidak menjual kepada warung, TNI dan Polri aktif tidak boleh menerima gas elpiji 3kg.

Dimusyawarah Desa Kuala, Kecamatan Selakau, kabupaten Sambas,  tidak ada menyepakati pencabutan laporan masyarakat di Kepolisian maupun pihak berwenang lain nya, dan Warga berharap ada penindakan Hukum kepada pihak Pangkalan Bun Se Moi,  jelas warga, (30/ 7/ 2020) malam.

Penjual, Distributor, atau agen yang mencurangi konsumen dapat di pidana penjara berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
( Ovi)
Komentar

Tampilkan

Terkini