Iklan

Pembelian 5 Unit Mobil Dinas Disaat Covid 19, Berbuntut Kemeja Hijau

Jumat, 08 Mei 2020, 9:59 AM WIB Last Updated 2020-05-08T02:59:58Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Sambas, aksaranews.co.id - Proses Mediasi Perkara Gugatan Perdata Warga kabupaten Sambas terhadap Eksekutif dan Legislatif Dengan Registrasi Nomor: 14 / Pdt.G/ 2020/ PN Sbs , Mediasi tersebut tidak Berjalan dengan baik,  sehingga gugatan tetap  Berlanjut Kemeja Hijau dan belum ada kata sepakat damai oleh kedua belah pihak,  Rabu, ( 6/5/2020) Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas.

Persoalan tersebut bermula dari  Pembelian 5 (Lima)  Unit Mobil Dinas  Oleh Pemda Kabupaten Sambas di saat Pandemi Covid - 19 Melanda Berbagai Wilayah di Indonesia, maupun dunia.

Salah satu isi dari gugatan tersebut, bahwa Kebijakan dari tergugat 1 dan 2 belanja kendaraan roda 4 jenis Jeep, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 2.570.000.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ditengah kondisi bangsa dan negara sedang serius menangani Covid-19 adalah perbuatan melanggar hukum, karena uang itu milik rakyat.

Gugatan tersebut ditujukan kepada Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kabupaten Sambas. dengan  Registrasi Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN Sbs.

Adapun yang tergugat, Bupati Sambas H. Atbah Romin Suhaili (Tergugat 1), Sekda Kabupaten Sambas H. Fery Madagaskar (Tergugat 2), Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar (Tergugat 3), Wakil Ketua I DPRD Sambas Ferdinan Syolisih (Tergugat 4), Wakil Ketua II DPRD Sambas H. Arifidiar (Tergugat 5) dan Wakil Ketua III DPRD Sambas Suriadi (Tergugat 6).

LIPI, S.H, Mengatakan,  Hari ini merupakan Agenda kita diberikan waktu untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah akan berdamai atau tidak. Majelis sudah melaksanakan tugas nya dengan baik dan meminta kedua belah pihak untuk melakukan Pemikiran. dengan pertemuan kali ini, kami sebagai penggugat menyatakan tidak ada perdamaian, tetap dilanjutkan proses hukum nya, jelas Lipi, Rabu, ( 6/5/2020) di pengadilan Negeri Kabupaten Sambas.

Kami juga ingin masyarakat menjadi saksi untuk  proses penegakan hukum, supaya  masyarakat mengetahui, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang Banyak. Kalau kami berdamai maka itu pengkhianatan terhadap rakyat, jika ini dilanjutkan maka ini merupakan langkah yang paling tepat , akademis, serta langkah yang paling dihormati oleh seluruh pihak , bahwa kita telah mengambil langkah yang tepat, terukur  untuk menyatakan dana yang dibelikan Mobil Dinas tidak tepat, waktu nya juga tidak tepat, dan itu diduga bertentangan dengan hukum sehingga kami sebagai masyarakat  yang peduli atas kasus ini , kami mencoba menguji perbuatan itu kepengadilan . Agenda hari ini tidak ada perdamaian dan kasus ini telap berlanjut. Jelas LIPI.

LIPI membantah beberapa isu yang beredar dimedia sosial, yang  mengatakan bahwa Kami Penggugat  melakukan perdamaian terhadap Tergugat, padahal kami belum pernah melakukan perdamaian, sekali lagi kami tegaskan, Tidak ada kata perdamaian antara Penggugat dan tergugat,  tutup LIPI. ( Anggara)
Komentar

Tampilkan

Terkini