Iklan

Polri - KPK Akan Perpanjang MOU Pemberantasan Korupsi

1/07/20, 21:12 WIB Last Updated 2020-01-07T14:12:21Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Selasa, 07/01/2020

Jakarta, Aksaranews.co.id - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis mengatakan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diperbarui. Nanti nya didalam nota kesepakatan tersebut  akan diatur mengenai Strategi pencegahan serta Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Hal tersebut telah disampaikan Idham Aziz setelah melakukan pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Firli  Bahuri sekitar 1,5 jam di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/1/2020 ).

Polri juga akan memperpanjang MoU antara Aparat Penegak Hukum,  di mana nantinya MoU Maret 2019 kemarin sudah berakhir, dan kita akan duduk bersama kembali dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Polri, dan  Kejaksaan Agung. Sehingga, nanti dalam waktu yang singkat akan memperbarui lagi MoU tersebut, Ujar Idham.


Idham mengatakan, dalam pertemuan tersebut,  juga disepakati mengenai kerja sama yang selama ini telah dirajut .  Antara Kepolisian dan KPK akan terus melanjutkan program-program terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dan terus membangun komunikasi tdua arah, Ujarnya.

Ketua komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa Pekerjaan memberantas korupsi tidak serta merta berhenti walaupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah mengalami perubahan. Didalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diperlukan koordinasi dengan instansi yang bertugas memberantas korupsi dan melakukan Pelayanan publik.

Pihak kepolisian nantinya juga  akan membuka komunikasi dengan Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  Ujar nya.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 ada tiga fokus yang harus kita kerjakan bersama  lembaga penegak hukum, termasuk Polri, Ujar Firli.

Ini merupakan agenda yang kami sampaikan dengan bapak Kapolri beserta jajarannya . Intinya mari kita bersatu, bekerja bersama untuk membangun negeri ini dan kita bersama-sama mengawal, membersihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dari praktik-praktik  korupsi, jelasnya.

MoU Antara Polri, KPK dan Kejaksaan Agung berlaku sejak Maret 2017 sampai dengan maret 2019. Namun MoU nya  akan segera  diperbarui.

Didalam MoU yang telah disepakati sejak Maret 2017,  bahwa setiap lembaga yang memanggil anggota lembaga lain harus memberitahukan pimpinan anggota yang dipanggil dan Begitu juga dalam proses penggeledahannya.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tidak harus lagi menggunakan manual atau hard copy, melainkan bisa dikirim lewat jaringan internet( e-SPDP) .

MoU antara KPK, Polri, dan  Kejaksaan Agung yang telah disepakati sejak Maret 2019 terdiri dari 15 pasal.

Di dalam Nota kesepahaman pasal 14 Ayat 2, bahwa MoU dapat diperpanjang atau diperbaharui Berdasarkan kesepakatan para pihak dan dikoordinasikan oleh pejabat penghubung masing-masing pihak  paling lambat 3 bulan sebelum nota kesepahaman berakhir.

(Anggara)
Komentar

Tampilkan

Terkini