Iklan

Ini Ungkapan Walikota Bekasi di Subuh Keliling Tentang KS dan NIK

12/11/19, 07:24 WIB Last Updated 2019-12-11T00:24:18Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini



RABU, 12 DESEMBER 2019


AksaraNews.co.id - Di Subuh Keliling Masjid Fathimiyyah Kecamatan Jatisampurna, Wali Kota Sampaikan Berita Mengenai Kartu Sehat Berbasis NIK


Kegiatan rutin 2 minggu sekali pada hari Rabu dari Kegiiatan Dwan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi yakni Subuh Keliling yang kini bertempat di Masjid Fathimiyyah, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna.


Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir secara kompak pada subuh kelilling tersebut, juga Sekretaris Daerah, Reny Hendrawaty dan para segenap pejabat yang hadir untuk mengikuti rangkaian.


Hadir juga, Ketua MUI Kota Bekasi, KH. Mi'ran Syamsuri, Ketua PCNU Kota Bekasi, KH. Madinah, Ketua DMI Kota Bekasi yang merangkap juga sebagai Ketua DMI Provinsi Jawa Barat, KH. Abdul Sodiq, sekaligus acara juga membahas serta mnmengkaji kitab kuning oleh Abu Bakar Rahzis, Lc.


Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa kegiatan subuh keliling ini ialah swlain ajang pertemuan dengan warga juga menyampaikan informasi informasi mengenai apapun yang terjadi di Kota Bekasi kepada warga warganya termasuk evalusi yang baik dan benar, agar kita sebagai Pemwrintah Kota Bekasi merasa dekat warganya, kita akan terus lakukan subuh keliling ini ditengah kesibukan yang luar biasa.


"Saya juga meminta doa kepada para kiai dan tokoh agama dan juga kepada warga, untuk bersama membangun Kota Bekasi sesuai.dengan tercapainya Visi dan Misi serta untuk menjalankan roda Pemeeintahan ini bersama Wakil Wali Kota dan segenap stake holder" ujar Rahmat Effendi.


Selanjutnya, Wali Kota menegaskan mengenai pemberitaan mengenai Kartu Sehat berbasis NIK yang sedang ramai diperbincangkan, seharusnya kita ini menjadi kesatuan menyampaikan berita yang benar, betul memang adanya tentang penundaan kartu sehat yang terhitung 1 januari 2020, Kenapa harus ditunda? Wali Kota jelaskan karena adanya sebuah aturan yang mengikat dan harus dipatuhi Kepala Daerah, terdapat di undang undang No. 40 mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tentang BPJS dan juga Peraturan Presiden No. 82, terkait Jaminan Kesehatan Nasional yakni Jaminan Kesehatan Daerah harus di sinergitaskan dengan BPJS, jikalau tidak mengikuti hal tersebut maka akan  kena sanksi hukum jika tidak mengikutinya, kita harus harus taat hukum,



Kartu Bekasi Sehat yang saya tetapkan pada tahun 2012, Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dengan adanya Undang Undang No. 23 mengenai kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial yang ada di Daerah, oleh karena itu, Kartu Sehat itu ditunda, sedang melakukan Judiscial Review, dan kami tetap berusaha untuk minta fatwa juga ke Mahkamah Agung, dan mudah mudahan kita bisa dikabulkannya permohonann minimal mendapatkan fatwa dari MA, kita lihat, kasian para warga yang belum memiliki tanggungan kesehatan dan tidak mampu untuk membayarkan sebulannya sangat complicated luar biasa,


Untuk itu, Bukan berhenti sama sekali, misalkan ada yang sakit, dengan BPJS, tidak tercoverr karena bpjs dibataskan waktunya, bisa kita teruskan pakai KS NIK, dari Pemerintah pusat agar segera mereview jangan sampai terjadi duplikasi cost (memakai double antar Kartu Sehat dan BPJS).



"Saya dan Mas Tri hanya berharap bisa kembali membuat warga nyaman menggunakan jaminan kesehata daerah ini, dan kita pasti memiliki solusi kembali, untuk itu, mari kita sampaikan ke masyarakat dengan benar, jangan memihak dan menyudutkan saja bahwa Pemerintah tidak membela warganya" tegas Wali Kota.


(*)
Komentar

Tampilkan

Terkini