Iklan

Di Duga Terima 22 M , KPK Tetapkan Pejabat BPN Jadi Tersangka

Sabtu, 30 November 2019, 9:13 AM WIB Last Updated 2019-11-30T02:13:53Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


Sabtu,  28 November 2019

Jakarta,Aksaranews.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tersangka diduga  terkait  penerimaan Gratifikasi senilai Rp 22 miliar dalam proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat (Kalbar).

Komisi  Pemberantasan  korupsi (KPK) meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional terhitung tanggal 4 Oktober 2019, Ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi Pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Pejabat BPN  yang ditetapkan tersangka adalah,  Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018),  dan Siswidodo selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar)

Mereka disangkakan telah  melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penerimaan gratifikasi tersebut berkaitan dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat. Praktik seperti ini merupakan salah satu Penghambat investasi,  ujar syarif.

Hal ini bisa  mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan juga tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan atau pertanian dan sejenisnya, harus mengeluarkan biaya ilegal dan prosesnya dipersulit, tambah Syarif.

Gusmin tercatat pernah  menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar pada 2012 hingga 2016, setelah itu pindah menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur sejak 2016. Beliau memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah seperti HGU atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi.

Didalam melancarkan  aksinya, Gusmin dibantu Siswidodo. Uang gratifikasi yang diterima Gusmin diduga KPK terjadi pada kurun waktu 2013 hingga 2018.

Sekitar tahun 2013-2018, tersangka GTU (Gusmin Tuarita) diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui tersangka Siswidodo,  ujar Syarif.

Tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp 22,23 Miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya, tambahnya.

Siswidodo diduga KPK turut menerima uang tersebut yang digunakan untuk uang operasional tidak resmi. Uang-uang itu juga digunakan untuk pembayaran honor tanpa kwitansi, Seremoni kegiatan kantor, hingga rekreasi atau jalan jalan pegawai.

(D/R)
Komentar

Tampilkan

Terkini